Atlet Disabilitas Lubuklinggau Kecewa Soal Bonus Porprov-Peparprov 2025: “Kami Hanya Minta Sebuah Cara”

 


Lubuklinggau – Polemik pemberian bonus atlet Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) dan Pekan Paralimpik Provinsi (Peparprov) Sumatera Selatan 2025 di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kembali menjadi sorotan. Kali ini, seorang atlet disabilitas asal Kota Lubuklinggau angkat bicara dan mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan pemberian bonus yang dinilai tidak sesuai dengan harapan atlet.

Kekecewaan tersebut disampaikan atlet melalui pesan WhatsApp kepada wartawan, Minggu (1/11/2026). Ia menegaskan, curahan hatinya bukan bermaksud meminta klarifikasi ataupun mempermasalahkan pihak tertentu, melainkan ingin menyampaikan pengalaman yang dirasakan sebagai atlet disabilitas.

“Saya tidak bermaksud meminta klarifikasi dari pihak mana pun. Saya hanya mencurahkan apa yang terjadi di lapangan. Saya hanya berbagi cerita tentang apa yang saya alami sebagai seorang atlet disabilitas,” ungkapnya.

Ia juga membantah anggapan bahwa atlet tidak bersyukur atas bonus yang diberikan pemerintah.

“Saya dibilang tidak bersyukur atas pemberian pemerintah. Padahal, saya sudah menyatakan di postingan sebelumnya bahwa bukan kami tidak bersyukur. Hanya saja, cara pemerintah memandang kami begitu rendah. Kami hanya minta sebuah cara, tidak lebih,” tulisnya.

Menurutnya, persoalan utama bukan semata-mata nominal bonus, melainkan janji yang sebelumnya menjadi pegangan para atlet sebelum mengikuti pertandingan.

Ia mengakui bahwa pada masa kepemimpinan wali kota saat ini belum ada ketetapan resmi mengenai nominal bonus. Namun, menurutnya, janji bonus tersebut pernah disampaikan oleh wali kota pada periode sebelumnya.

Para atlet, kata dia, telah berjuang dengan berpegang pada janji tersebut. Karena itu, perubahan kebijakan yang baru disampaikan setelah pertandingan selesai, bahkan sekitar satu tahun kemudian, menimbulkan kekecewaan.

“Kalau memang mau mengubah kebijakan, bagi kami tidak masalah. Tetapi sampaikan sebelum kami bertanding. Misalnya, karena anggaran tidak memadai, bonus tidak lagi sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kami akan lebih siap menerima dan memahami,” ungkapnya.

Ia juga mempertanyakan alasan efisiensi anggaran yang disebut menjadi pertimbangan pemerintah. Menurutnya, komunikasi sejak awal akan jauh lebih baik dibandingkan perubahan kebijakan setelah atlet menyelesaikan perjuangannya di arena pertandingan.

Selain persoalan bonus, atlet tersebut turut menyinggung momen penyerahan bonus secara simbolis. Ia mengaku merasa ditempatkan di bagian pinggir saat kegiatan berlangsung, meskipun tetap berusaha berpikir positif terhadap situasi tersebut.

Bagi dirinya, persoalan ini bukan sekadar tentang uang pembinaan. Lebih dari itu, atlet berharap pemerintah memberikan penghargaan yang disertai komunikasi terbuka, penghormatan, dan perlakuan yang setara terhadap seluruh atlet, termasuk atlet disabilitas.

Suara tersebut menjadi pengingat bahwa perjuangan atlet tidak berhenti ketika pertandingan selesai. Ada harapan dan pengorbanan yang semestinya dihargai melalui kebijakan yang jelas serta komunikasi yang tidak berubah secara mendadak.

Hingga berita ini disusun, pernyataan atlet tersebut merupakan pandangan dan pengalaman pribadi yang disampaikan kepada wartawan. Penjelasan dari Pemerintah Kota Lubuklinggau maupun pihak terkait mengenai dasar penetapan bonus, perubahan kebijakan, dan mekanisme pemberiannya masih diperlukan agar persoalan ini dapat diketahui secara utuh.

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال