MUSI RAWAS – Aksi damai yang digelar masyarakat Kelurahan Pasar Muara Beliti di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas, Kamis (29/01/2026), berlangsung dengan tensi tinggi dan penuh tekanan. Dalam aksi tersebut, masyarakat menyampaikan pernyataan sikap secara terbuka sekaligus melayangkan ultimatum keras kepada Pemkab Musi Rawas agar segera memberikan kejelasan dan tindak lanjut atas tuntutan yang mereka sampaikan.
Perwakilan massa aksi menegaskan, apabila dalam waktu dekat tidak ada kejelasan maupun langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, maka masyarakat sepakat akan mengambil tindakan tegas berupa penyegelan Kantor Lurah Kelurahan Pasar Muara Beliti, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas.
Di tengah situasi tersebut, Aktivis ternama Musi Rawas, Zainuri, turut menyoroti polemik yang terjadi di Kelurahan Pasar Muara Beliti hingga memicu aksi damai ke Kantor Bupati Musi Rawas. Ia mendesak Bupati Musi Rawas agar tidak berdiam diri dan segera mengambil kebijakan untuk menyelesaikan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurut Zainuri, terdapat satu langkah mendasar dan mendesak yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, yakni Tabayyun, yaitu meneliti, memverifikasi, dan mencari kejelasan atas permasalahan yang terjadi guna memastikan kebenaran informasi serta mencegah kesalahpahaman dan potensi perpecahan di tengah masyarakat.
“Bupati Musi Rawas jangan hanya diam. Segera ambil kebijakan untuk menyelesaikan polemik yang terjadi di Kelurahan Pasar Muara Beliti. Lakukan tabayyun untuk meneliti, memverifikasi, dan mencari kejelasan agar tidak berkembangnya permasalahan serta mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman isu yang beredar dan mencegah terjadinya perpecahan antar masyarakat,” tegas Zainuri.
Lebih lanjut, Zainuri mendorong agar Pemerintah Kabupaten Musi Rawas segera memfasilitasi forum duduk bersama dengan melibatkan seluruh pihak terkait guna mencari solusi yang komprehensif dan berkeadilan.
Ia mendesak Bupati Musi Rawas untuk segera mengundang Lurah Kelurahan Pasar Muara Beliti agar dapat menjelaskan fakta permasalahan serta dasar hukum kebijakan yang telah diambil. Selain itu, Zainuri juga meminta agar Kepala Bagian Hukum dilibatkan untuk mengkaji peraturan dan dasar hukum terkait pemberhentian serta pengangkatan Ketua RT.
Tak hanya itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai sistem tata pemerintahan di tingkat kelurahan, sementara Kepala Inspektorat diminta menelaah kemungkinan adanya pelanggaran administrasi dalam polemik tersebut. Zainuri juga menekankan pentingnya kehadiran perwakilan massa aksi agar tuntutan masyarakat dapat disampaikan secara langsung dan terbuka.
“Dengan menghadirkan seluruh pihak terkait dan perwakilan masyarakat, diharapkan dapat dicari solusi bersama untuk menyelesaikan polemik yang terjadi secara adil, transparan, dan bermartabat,” pungkasnya.